Bagian Hubungan Kelembagaan

A. BAGIAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN

  • Bagian Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta di bidang hubungan kelembagaan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
  • Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bagian Hubungan Kelembagaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
    • Penyiapan perumusan kebijakan (pedoman/jukla/juknis) di bidang kerja sama daerah dengan lembaga atau badan di dalam negeri maupun luar negeri;
    • Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya;
    • Penyiapan data dan fasilitasi penyusunan program kerjasama daerah baik di tingkat nasional maupun internasional;
    • Penyiapan fasilitasi pelaksanaan kerja sama di dalam negeri dan luar negeri;
    • Pengevaluasian, monitoring, dan pelaporan di bidang hubungan kelembagaan; dan
    • Pelaksanaan tugas lain  yang diberikan oleh atasan.
  • Bidang Hubungan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta.
  • Bagian Hubungan Kelembagaan  terdiri dari :
    • Sub Bagian Hubungan Pusat dan Daerah; dan
    • Sub Bagian Hubungan Internasional.
  • Masing-masing sub bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan.

 

Sub Bagian Hubungan Pusat Daerah

  • Sub Bagian Hubungan Pusat dan Daerah mempunyai tugas memfasilitasi hubungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan pusat dan daerah lainnya.
  • Rincian tugas Sub Bagian Hubungan Pusat dan Daerah adalah sebagai berikut:
    • Mengumpulkan mengolah data serta menyajikan informasi lembaga-lembaga pusat dan daerah;
    • Memfasilitasi penyusunan naskah perjanjian dan pelaksanaan kerjasama antar daerah dan daerah dengan pusat;
    • Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya;
    • Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Hubungan Pusat dan Daerah; dan
    • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


Sub Bagian Hubungan Internasional

  • Sub Bagian Hubungan Internasional mempunyai tugas memfasilitasi hubungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan lembaga internasional.
  • Rincian tugas Sub Bagian Hubungan Internasional adalah sebagai berikut:
    • Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi lembaga-lembaga Internasional;
    • Melakukan koordinasi dengan perwakilan negara sahabat/korps diplomatik dan organisasi internasional yang akan berhubungan dengan daerah;
    • Memfasilitasi penyusunan naskah perjanjian dan pelaksanaan kerjasama daerah dengan lembaga-lembaga internasional;
    • Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Hubungan Internasional; dan
    • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 


B. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

  • Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas dan fungsi Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta sesuai dengan keahliannya masing-masing.
  • Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Badan Perwakilan.
  • Sesuai dengan kebutuhan, Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
  • Jumlah sub kelompok maupun tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan sifat, jenis dan beban kerja.
  • Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berita Utama
Presiden Minta JSS Dibangun Putra Indonesia
26.11.2013

Jakarta-Pemerintah menegaskan pembangunan proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) terus berjalan. Proyek ini tidak akan di

selanjutnya...
Menteri PU Tak Ingin Nasib Jembatan Selat Sunda Digantung
17.11.2013

Jakarta--Nasib pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) masih belum jelas. Hingga saat ini, pemerintah belum bisa mema

selanjutnya...
Pencarian
Krakatau